Kompol M Hasan Peserta Dikreg Sespimmen Polri 60 : Kelembagaan Pemerintahan Menjalankan Roda Dan Fungsi Sesuai Konstitusi Negara

Jalurtoba.com ( Lembang ) – Kelembagaan Pemerintahan adalah semua lembaga yang eksistensinya tercantum dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan yang lebih rendah baik tersirat maupun tersurat dalam rangka menjalankan roda pemerintahan atau mempunyai fungsi pemerintahan. Hal ini dikatakan Kompol M Hasan SIK MH salah seorang peserta Dikreg Sespimmen Polri angkatan ke 60 saat mengikuti pembelajaran tata kelola negara dalam kampus pendidikan Sespimmen Polri di Lembang, Bandung Jawa Barat, kemarin

Semua lembaga-lembaga yang disebut dalam konstitusi negara merupakan kelembagaan pemerintahan dan disebut dengan istilah lembaga negara.

bacajuga
Belum Tersedia
Dijelaskan Kompol Hasan bahwa terdapat juga kelembagaan pemerintahan yang tidak disebut dalam konstitusi tetapi diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari konstitusi. Seperti Badan Pertanahan National (BPN), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Pemerintahan Desa (Pasal 94 UU Nomor 22 Tahun 1999) dan lain lain.

Kemudian, kelembagaan yang tidak mempunyai fungsi pemerintahan walaupun disebut dan atau diatur dalam konstitusi atau peraturan perundang-undangan di bawahnya seperti kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat (Pasal 18 B ayat 2) Amandemen kedua UUD 1945 , Koperasi (UU 25/1992), Perseroan Terbatas (UU Nomor 1/1995), Yayasan (UU 16/2001), dan lain-lain adalah bukan yang dimaksud dengan kelembagaan pemerintahan tidak mempunyai fungsi pemerintahan.

“Dengan demikian, terdapat dua macam kelembagaan pemerintahan. Yang pertama, kelembagaan pemerintahan dalam arti luas yaitu seluruh kelembagaan yang berfungsi pemerintahan baik diatur oleh konstitusi dan/ atau diatur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari konstitusi. Kedua, kelembagaan pemerintahan dalam arti sempit yaitu, kelembagaan yang berfungsi pemerintahan serta jelas-jelas tercantum dalam konstitusi negara. Kelembagaan pemerintahan dalam arti sempit inilah yang disebut dengan istilah lembaga-lembaga,” ujar Kompol M Hasan SIK MH yang per nah menduduki jabatan Kasat Lantas Polrestabes Medan.

( Har )